Anda berada di mode pratinjau.
| | |

Membangun Piranti Lunak Untuk Mendorong Mekanisme Akuntabilitas Sosial Untuk Pendidikan (MASP) di Jakarta, Jogjakarta dan Malang

332

332 - Membangun Piranti Lunak Untuk Mendorong Mekanisme Akuntabilitas Sosial Untuk Pendidikan (MASP) di Jakarta, Jogjakarta dan Malang

Membangun Piranti Lunak Untuk Mendorong Mekanisme Akuntabilitas Sosial Untuk Pendidikan (MASP) di Jakarta, Jogjakarta dan Malang

Nomor:
332

Nama Lengkap Inisiator:
Chitra Retna S

Lokasi:
Bogor, Jawa Barat

Organisasi:
Article 33 Indonesia

Judul Proyek:
NA

Lama Aktivitas:
12 Bulan

Target Pengguna / Penerima Manfaat:
Konsumen pendidikan khususnya tingkat pendidikan dasar (SD-SMP) di DKI Jakarta, DIY dan Kota Malang

Ukuran Keberhasilan:
Sesuai tujuan diatas, ukuran keberhasilan yang diusulkan adalah:
1. Piranti lunak SMS gateaway menjangkau 12.000 warga di setiap kota (1 tahun)
2. Piranti lunak SMS gateaway menerima input, komplain dan keluhan dari minimal 1.200 warga di setiap kota (1 tahun)
3. Masukan, input, komplain, ditindak-lanjuti oleh forum multi pihak dan menghasilkan penyelesaian masalah dan perbaikan sistem sebanyak minimal 50% dari masukan
4. Peta memvisualisasikan semua informasi penting terkait kinerja layanan pendidikan

Tipe Konten:
SMS Gateaway Pendidikan adalah piranti berbasis telepon seluler, yang berfungsi mengirimkan sms berisi informasi atau menjaring komplain/input/informasi dari masyarakat, untuk diolah dan menjadi dasar perbaikan layanan.

Peta Layanan Pendidikan Daerah adalah peta yang menyediakan informasi terkait pendidikan, status kinerja sekolah, dan hasil crowd-sourcing melalui SMS Gateaway (basis Ushahidi).

Kedua piranti ini akan bekerja dengan metode sebagai berikut:
- Pengiriman dan penerimaan SMS dioperasikan oleh gugus kerja Forum Multi Pihak (MSF), dipimpin Ombudsman
- SMS komplain akan dikategorisasikan, dan diteruskan ke pihak yang perlu menindaklanjuti
- SMS digunakan untuk menjaring penilaian berkala (audit sosial) oleh Komite Sekolah atas beberapa aspek kinerja sekolah, termasuk transparansi
- MSF akan membahas temuan dan hasil evaluasi untuk rekomendasi perbaikan setiap 3 bulan sekali
- Informasi dan mapping akan divisualisasi dalam Peta Layanan Pendidikan Daerah

Strategi Distribusi:
Karena Article 33 Indonesia dan mitra lokal telah menginisiasi Forum Multi Pihak yang didukung pemerintah daerah setempat, strategi promosi akan dilakukan bersama-sama lembaga dalam Forum terkait, seperti: dinas pendidikan, ombudsman, BPKP, dewan pendidikan, sekolah, dll.<br /> Promosi juga akan dilakukan melalu media sosial dan media masa.<br /> <br /> Strategi yang akan dijalankan adalah:<br /> 1. Menjajaki kerjasama dengan provider penyedia layanan seluler. Misalnya provider dapat memberikan nomor tertentu yang dapat digunakan sebagai portal SMS, dengan memberikan layanan gratis sms dengan frekuensi tertentu dalam jangka waktu tertentu.<br /> 2. Menjajaki kerjasama dengan mitra LSM pendamping. Pendampingan yang dilakukan oleh LSM pendamping berfungsi mendorong demand masyarakat untuk menggunakan inovasi diatas. Jika masyarakat telah merasakan manfaat dari penyediaan piranti diatas, insentif akan tumbuh dengan alami.<br /> 3. Bekerjasama dengan pemerintah daerah<br /> Proyek ini diusulkan dibangun diatas kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya di 3 kota, sehingga mendorong pemerintah bersikap proaktif dalam mensosialisasikan inisiatif diatas, dan karenanya memastikan keterjangkauan masyarakat yang lebih luas.

Dana yang Diminta:
Rp. 1.5 Milyar

Deskripsi Proyek:
Membangun Piranti Lunak Untuk Mendorong Mekanisme Akuntabilitas Sosial Untuk Pendidikan (MASP) di Jakarta, Jogjakarta dan Malang

Definisi Masalah:
Proyek ini bertujuan membangun akuntabilits sosial melalui piranti lunak di sektor pendidikan untuk mengoptimalkan pengawasan pelayanan pendidikan (anggaran dan layanan pendidikan) dan partisipasi masyarakat. Proyek ini dibangun berdasarkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa anggaran pemerintah untuk bidang pendidikan sangat besar, tetapi tidak berujung pada perbaikan layanan yang signifikan karena lemahnya akuntabilitas dan keterlibatan warga secara aktif.<br /> <br /> Proyek ini akan memperkuat Mekanisme Akuntabilitas Sosial untuk Pendidikan (MASP) yang telah dibangun di 3 kota sebelumnya, yaitu DKI Jakarta, DIY dan Kota Malang, dengan menambahkan modifikasi perangkat lunak berbentuk SMS Gateaway. Piranti lunak ini akan memudahkan warga memonitor anggaran dan layanan pendidikan, mengirimkan komplain, memonitor sejauh mana komplain ditindaklanjuti, serta memonitor sejauh mana Dewan Akuntabilitas Pendidikan di 3 kota tersebut mendorong perbaikan layanan pendidikan di sekolah maupun perbaikan sistem di tingkat kota.<br /> <br /> Definisi Masalah:<br /> <br /> Layanan pendidikan saat ini masih mengalami banyak permasalahan, seperti: pendidikan tidak kunjung gratis atau terjangkau walaupun ditopang anggaran pemerintah yang besar, tingkat partisipasi sekolah masih rendah, kualitas pendidikan tidak meningkat signifikan. Masalah ini disebabkan lemahnya akuntabilitas sektor pendidikan.<br /> <br /> Mekanisme Akuntabilitas Sosial untuk Pendidikan (MASP) telah diinisiasi Article 33 Indonesia bersama mitra lokal (Education Working Group Jakarta, IDEA dan PATTIRO Malang), dan berhasil membangun basis mekanisme akuntabilitas sosial yang baik, tetapi kurang dapat menjangkau masyarakat secara luas untuk berpartisipasi.<br /> <br /> Proyek ini karenanya bertujuan untuk:<br /> 1. Membangun piranti lunak yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penyebaran informasi layanan pendidikan kepada masyarakat (transparansi)<br /> 2. Membangun piranti lunak yang dapat digunakan untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja layanan pendidikan (akuntabilitas sosial)

Cara Mengatasi:
Proposal ini mengusulkan pembuatan piranti lunak untuk ditambahkan dalam Mekanisme Akuntabilitas Sosial untuk Pendidikan yang telah diinisiasi di 3 kota diatas, dalam bentuk: SMS Gateaway Pendidikan dan Peta Layanan Pendidikan, untuk:<br /> (i) Menginformasikan informasi terkait pendidikan yang relevan, seperti dana BOS, dll<br /> (ii) Akses masyarakat untuk mengajukan komplain atau masalah<br /> (iii) Mengumpulkan input masyarakat (crowd-sourcing) terkait kinerja sekolahan secara berkala, misalnya terkait transparansi dan layanan

Perkembangan Proyek