Anda berada di mode pratinjau.
| |

Portal Pantauan Pelayanan Publik

709

709 - Portal Pantauan Pelayanan Publik


Nomor:
709

Inisiator:
Infinema

Organisasi:
Infinema

Tanggal aplikasi:
16 September 2011

Lokasi:
Semarang, Jawa Tengah

Dana:
400 Juta Rupiah

Topik hibah:
Pemantauan media

Masa Aktivitas:
Januari – Desember 2012 (satu tahun)

Deskripsi Proyek:
Membuat website yang memadukan akses data publik, forum diskusi, dan pantauan warga terhadap pelayanan publik di Kota Semarang. Dikelola sebagai media berbasis jurnalisme warga dengan memfasilitasi keterlibatan instansi2 publik, lembaga2 pemantau, dan masyarakat.

Masalah yang ingin diatasi:
Meskipun Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (kip) sudah disahkan, banyak lembaga publik yang belum menyediakan layanan informasi publik. Di sisi lain, masyarakat belum memiliki media yang secara rutin dan transparan menampung keluhan dan pertanyaan mereka yang bisa ditanggapi langsung oleh instansi terkait.

Cara mengatasi dan masyarakat yang diuntungkan:
Website ini memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah, atau pihak manapun (DPRD, LSM, perguruan tinggi, dan masyarakat) yang memiliki data-data yang diperlukan publik (APBD, peraturan, putusan pengadilan, pajak, KTP, IMB, paspor, dsb.) untuk mengunggah ke website sehingga bisa diketahui dan diunduh oleh khalayak. Di sisi lain, memberikan ruang untuk semua pihak, khususnya warga, untuk menulis informasi, melaporkan keluhan/penyimpangan, mengkritisi, atau berdiskusi. Tim redaksi portal bertugas menampung data publik, menulis konten ringkas tentang informasi2 yang patut diketahui publik, dan melakukan editing terhadap tulisan/opini yang masuk.<br /> <br /> Masyarakat Kota Semarang, Instansi-instansi pemerintah di Kota Semarang, Lembaga masyarakat dan universitas yang memiliki perhatian pada pelayanan publik.

Ukuran kesuksesan:
Tersedianya website dengan pola dan teknologi sederhana, namun bisa dimanfaatkan untuk mengakses informasi publik secara gampang. Masyarakat terdorong aktif serta menuntut keterbukaan informasi (terutama informasi yg sering dijadikan komoditas, seperti perijinan, pajak keuangan daerah, dsb). Negara (pejabat) juga terdorong tidak alergi dg keterbukaan.

Perkembangan Proyek



Tidak ada aktifitas