Anda berada di mode pratinjau.
| |

Kampanye “Frekuensi Milik Publik”

138

138 - Kampanye “Frekuensi Milik Publik”

Kampanye “Frekuensi Milik Publik” adalah proyek yang ingin menciptakan sebuah aplikasi di ponsel untuk mengadukan tayangan TV ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Aplikasi yang akan melibatkan KPI dalam pembuatannya ini diharapkan mampu mendorong publik untuk membuat aduan dan mempermudah mekanisme pengaduan. Dalam memasukkan aduannya, pengguna akan disodorkan sebuah formulir yang mudah dikerjakan tapi sekaligus dirancang untuk mengasah kepekaan atau kesadaran (rasionalisasi) protes atau kritiknya. Untuk merangsang minat dan partisipasi publik untuk mengadukan tayangan TV maka aplikasi ini akan mengirimkan informasi dan fakta secara rutin yang berupa trivia, karya visual, artikel dan laporan perkembangan pengaduan.

Nomor:
138

Nama Lengkap Inisiator:
Roy Thaniago

Lokasi:
Petojo Utara, Jakarta Pusat

Organisasi:
Remotivi

Judul Proyek:
Kampanye "Frekuensi Milik Publik"

Lama Aktivitas:
10 bulan

Target Pengguna / Penerima Manfaat:
Mahasiswa, terutama jurusan komunikasi dan jurnalistik, di Pulau Jawa

Ukuran Keberhasilan:
— Pengunduh apps mencapai 20,000 oang
– Kunjungan ke situs mencapai 1000 orang per hari
– Pengaduan ke KPI meningkat 20%
– Penonton video mencapai 50,000 orang

Tipe Konten:
Games di ponsel cerdas dengan gameplay yang merefleksikan gugatan warga atas frekuensi. Lewat games ini pula, kampanye “frekuensi milik publik” akan menjadi pintu masuk menuju produk kampanye lainnya seperti video, website, musik, dan buku saku.

Strategi Distribusi:
– Melibatkan kampus agar menjadi bagian dari program mereka<br /> – Bekerjasama dengan media yang mendukung isu-isu kewarganegaraaan, agar menjadi ruang sosialisasi program<br /> – Memasang iklan di Facebook, YouTube, Apps, dan media massa

Kuantitas Output Konten:
– Satu apps games di ponsel cerdas yang terdiri dari beberapa gameplay – 3 video dengan masing-masing berdurasi 1 menit – 10,000 eks buku saku dan selebaran

Dana yang Diminta:
Rp. 801.150.000 (dikabulkan Rp. 700.000.000)

Deskripsi Proyek:
Kampanye “Frekuensi Milik Publik” adalah proyek yang ingin menciptakan sebuah aplikasi di ponsel untuk mengadukan tayangan TV ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Aplikasi yang akan melibatkan KPI dalam pembuatannya ini diharapkan mampu mendorong publik untuk membuat aduan dan mempermudah mekanisme pengaduan. Dalam memasukkan aduannya, pengguna akan disodorkan sebuah formulir yang mudah dikerjakan tapi sekaligus dirancang untuk mengasah kepekaan atau kesadaran (rasionalisasi) protes atau kritiknya. Untuk merangsang minat dan partisipasi publik untuk mengadukan tayangan TV maka aplikasi ini akan mengirimkan informasi dan fakta secara rutin yang berupa trivia, karya visual, artikel dan laporan perkembangan pengaduan.

Definisi Masalah:
Banyak usaha advokasi pada isu media mental di hadapan publik. Padahal dukungan publik amat dibutuhkan bagi upaya memperbaiki media. Rupanya, ada kesenjangan pengetahuan masyarakat mengenai isu penyiaran dan posisi mereka yang punya hak atas frekuensi yang digunakan stasiun TV. Tanpa mengetahui haknya, masyarakat menjadi tak berdaya.<br /> <br /> Sayangnya, gerakan isu media selama ini melupakan hal-hal yang fundamental. Pertama, gerakan ini alpa melakukan dekonstruksi dan demistifikasi terhadap superioritas media. Kedua, diskusi seputarnya hanya beredar di lingkup tertentu. Ketiga, kurangnya saluran pengetahuan terhadap hal yang mendasar: frekuensi adalah milik publik.<br /> <br /> Survei Remotivi menyebutkan hanya 8% orang yang menjawab frekuensi sebagai milik publik. Kurangnya pengetahuan dasar macam inilah yang menjadi salah satu muara persoalan mandeknya gerakan pada isu media. Perolehan pengetahuan “frekuensi milik publik” akan mengemansipasi dan mereposisi masyarakat dari konsumen menjadi warga negara.

Cara Mengatasi:
Dengan mengarusutamakan pengetahuan “frekuensi milik publik” melalui medium-medium populer seperti games, video, musik, dan komik, lalu mengiklankannya di media-media arus utama. Lembaga pendidikan dan lembaga kuasi negara seperti KPI perlu dilibatkan sebagai strategi menginternalisasi ide kampanye. Tentu, kampanye ini selain harus partisipatif juga harus menyiapkan mekanisme yang memungkinkan tiap warga bisa terlibat secara nyata, misalnya mendorong pengesahan regulasi yang berpihak kepada publik atau gerakan boikot stasiun TV yang merugikan publik.

Perkembangan Proyek